tugas inspektorat. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi. tugas inspektorat

 
<s> Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi</s>tugas inspektorat Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Walikota KESIMPULAN DAN SARAN. Tugas Inspektorat Kabupaten. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Gubernur. ABSTRAK: Pergub No. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan. Untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Investigasi. 10. Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 29 Desember 2005 3. PAN/7/2008, Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat. 5-7, Surabaya. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ini memberikan informasi terukur. a. Dalam melaksanakan tugas, Itwasum menyelenggarakan fungsi: pengawasan dan pemeriksaan umum (Wasrik) bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:pemberian arahan. Pengusutan atas kebenaran laporan atas pengaduan terhadap. Fungsi pengawasan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten untuk pelaksanaan tugas. Bagian Kepegawaian dan Umum. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. go. TUGAS. Tugas Mandatory. pdf. Tugas dan fungsi TPIN. Semoga Modul Penyelenggaraan Pengawasan tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan internalisasi tentang kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta untuk menambah wawasan. Tugas dan fungsi inspektorat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut : 1. Sekretaris. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara. Adapun perbedaan antara BPK dengan BPKP di antaranya: 1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansiInspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah Intansi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan melakukan pemeriksaan terhadap aspek trupoksi, sumber daya manusia,. Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat. Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan humas di lingkungan Inspektorat. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. TUTORIAL PELAPORAN LHKASN MELALUI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jakarta, 1. SOP Mekanisme Koordinasi dengan Pihak Eksternal dalam Perencanaan dan Pengawasan 2. Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jabatan Fungsional Auditor merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi, adalah. Definisi/arti kata 'inspektorat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /inspéktorat/ n 1 badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemer. Pasal 13 Inspektur Pembantu pada Inspektorat provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi ; a. 2. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020. Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi dasar dan acuan dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pencapaian Reformasi Birokrasi. Inspektorat I, II, III, IV dan V menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu. Koordinator Penyelenggaraan layanan konsultasi Inspektorat Jenderal; c. 10. Menurut Pasal 175 Permenperin No. v. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. U. 2017. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Inspektorat mempunyai tata kerja yang didukung oleh : 1. 000 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Inspektorat BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Perbedaan Antara BPK dan BPKP [Tugas, Fungsi Pengawasan, Gaji] BPK dan BPKP merupakan dua institusi yang berbeda. Badan Pembinaan Hukum Nasional. SEJARAH Inspektorat Jenderal DKP berdiri seiring dengan pembentukan departemen, yang diawali dengan pengangkatan Menteri Eksplorasi Laut pada kabinet periode 1999-2004 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. Konsep Surat Jawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Inspektorat Jenderal. FUNGSI. Tugas dan fungsi Inspektorat dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Perbedaan Dasar Hukum Pembentukan BPK dan BPKP. Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Ini semua semangatnya adalah menguatkan APIP daerah agar lebih independen,” kata. 1 Nama : Ahmad Fika Faidlunnawal NPM : 161003742013410 Kelompok : K. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas. 2 Sekretaris dan pembinaan kegiatan Menyusun rencana/program dan melaksanakan a. Terbagi menjadi empat tugas, yaitu: Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh Soal Post Test Dan Ujikom Madya. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan. 1841. Mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang di Jasa Pemborongan; Mengkoordinasikan Penyedia Jasa Pemborongan berkaitan dengan masalah utilitas umum dan jenis tanah; Membuat sistem pengarsipan yang baik, antara lain : menyimpan tanda terima, dan memeliharanya sebagai catatan tetap,. Sekretariat Inspektorat Jenderal. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT Pasal 2 (1) (2) (3) Inspektorat m erupakan u nsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tugas Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi Inspektorat Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 8 Tahun 2023, Tugas Inspektorat II adalah: Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan. Dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti tugas inspektorat dalam pengawasan dana desa. akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kota Sorong. INSPEKTORAT JENDERAL. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,. Struktur organisasi Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Inspektorat ini juga memiliki tanggungjawab pada Gubernur melalui Sekda atau Sekretaris Daerah sebagai upaya menunjang penerapan tugas serta kewajiban Pemda Provinsi Sumatera Utara baik sebagai. Staff Sub. Konsultasi Online (031) 5312144 Ext. 2 Sumber Daya Inspektorat Kota Surabaya 2. Inspektorat Daerah juga melaksanakan tugas perbaikan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya agar dijadikan sebagai pelajaran sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan terulang di masa mendatang. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik. 1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pencarian. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. dkk 2020, dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja aparatur inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari seluruh subTugas Inspektorat V. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 2. 004 Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 1 Laporan. Tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah Pasal 13 Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas: a. Profile Itjen. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber. , M. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini semua semangatnya adalah menguatkan APIP daerah agar lebih independen,” kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam siaran tertulisnya, Ahad, 3 November 2019. Inspektorat II. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi. BAB V TUGAS SEKRETARIAT Pasal 5 Sekretariat mempunyai tugas: a. Gedung Kementerian PUPR Jl. Pattimura No. Undang-Undang. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 000 052 Reviu RKA-KL Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 22. Tugas Inspektorat Wilayah I sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah. Sedap Malam No. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. 4. Tugas Dan Tanggungjawab Inspector Sipil. 2. Inspektorat Bidang Investigasi memiliki tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur pertanahan dan tata ruang, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat memiliki tugas pokok membantu bupati . TUGAS POKOK, FUNGSIDAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri . 2. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian. Inspektorat Jenderal selama ini menjadi satu sistem dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. SOP Pelaksanaan Kegiatan Assurance 3. BERANDA. Jabatan fungsional Auditor diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. - Setelah tim ditentukan, Inspektur memberikan arahan berdasarkan telaahan pengaduan dan hasil audit reguler terhadap. Adapun Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Bina Marga. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020. Tugas & Kewajiban Inspector. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat dibagi menjadi 2 sub bagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta administrasi keuangan Inspektorat. Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 1, Inspektorat Kota Surabaya Jl. Tugas dan fungsi Inspektorat Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi. Peraturan Bupati ini mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat yang meliputi Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional; serta Tata Kerja pada Inspektorat. (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini Inspektur melaksanakan program: a. Judul. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. PENDAHULUAN Latar Belakang 1. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Kedudukan dan tugas Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh PD/UKPD dalam bidang Perekonomian dan pengawasan terhadap BUMD. 1 Nama : Tatag Indra Sadono NPM : 161003742013536 Kelompok : K. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatyang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kerja kementerian dilaksanakan. Tugas Inspektorat. Tugas Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara : 1) Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama serta dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). Bagian Rengram)Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Inspektorat; Mengingat :1. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan danCATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021. 1. TUGAS DAN FUNGSI . 1841. Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau langsung ke Inspektorat. A. TUPOKSI SEKRETARIAT. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaINSPEKTORAT JENDERAL. ABSTRAK PERATURAN. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat. (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melakukan langkah-langkah. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan 4. Pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; dan dd. b. id : 11. perumusan kebijakan teknis. Inspektorat Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga tehnis daerah (kecamatan dan kelurahan). (2). 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian. merencanaan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis Inspektorat sebagai pedoman. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalammaupun tugas kelompok dalam organisasi (pembagian kerja) dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja (departementasi) yang terlaksana pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; dan dd. Inspektorat adalah Inspektorat I, II, III dan IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi. tugas Inspektorat Kodam VII/Wrb kurang maksimal. Penganggaran Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 17 Laporan 289. 000 4. yakni Pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dan 3 auditor internal. Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian. 767. Contoh Soal Post Test Dan Ujikom Madya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: lnspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Inspektorat Jenderal. Fungsi. Program penunjang urusan pemerintahan daerah; b. c.